Dalam rangka memperkuat sinergi dan mempercepat pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di daerah, khususnya Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan, Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas, dan Tujuan 5 Kesetaraan Gender, diperlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, kementerian/lembaga, perguruan tinggi, serta berbagai pemangku kepentingan.
Upaya memperkuat kolaborasi tersebut diwujudkan melalui Lokakarya Sinergi Pentahelix: “Optimalisasi Kolaborasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemerintah Provinsi dan Perguruan Tinggi dalam Akselerasi SDGs” yang diselenggarakan di Universitas Airlangga Surabaya, Kamis (10/9/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifah Fauzi, Deputi Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), perwakilan Bappeda Provinsi Jawa Timur, DP3AK, Bappeda/Bapperida kabupaten/kota se-Jawa Timur, serta sivitas akademika Universitas Airlangga.
Bapperida Kabupaten Ngawi turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut melalui perwakilan Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM).
Dalam kesempatan tersebut, Menteri PPPA Arifah Fauzi menekankan pentingnya penguatan kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pembangunan yang inklusif, khususnya dalam mendorong pemberdayaan perempuan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak.
Kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan berbagai unsur masyarakat dinilai penting agar kebijakan pembangunan tidak berhenti pada tataran perencanaan, tetapi dapat diterjemahkan menjadi program yang konkret, berkelanjutan, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Lokakarya ini juga menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi dan menyelaraskan program pembangunan dalam mendukung pencapaian target SDGs di daerah. Pendekatan pentahelix diharapkan mampu mempertemukan berbagai sumber daya, pengetahuan, riset, inovasi, serta pengalaman para pemangku kepentingan untuk menghasilkan solusi pembangunan yang lebih komprehensif.
Salah satu hasil penting dari forum tersebut adalah rencana pembentukan Komisi Pentahelix untuk mempercepat pencapaian SDGs, khususnya tujuan 1, 4, dan 5. Provinsi Jawa Timur direncanakan menjadi pilot project dalam pembentukan komisi tersebut sebelum model kolaborasi dikembangkan di daerah lainnya.
Bagi pemerintah daerah, penguatan kolaborasi tersebut menjadi penting untuk memastikan agenda pembangunan berjalan secara terpadu dan berbasis kebutuhan masyarakat. Sinergi lintas sektor diharapkan semakin memperkuat upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, pemberdayaan perempuan, serta pengarusutamaan kesetaraan gender sebagai bagian integral dari pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
Partisipasi Bapperida Kabupaten Ngawi dalam forum ini menjadi bagian dari komitmen untuk terus memperkuat perencanaan pembangunan yang kolaboratif, berbasis data dan pengetahuan, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta berorientasi pada pencapaian SDGs.
Melalui sinergi yang semakin kuat antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya, diharapkan pencapaian SDGs di tingkat daerah dapat berjalan semakin efektif dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Bersinergi dan berkolaborasi untuk mempercepat pencapaian SDGs menuju pembangunan yang inklusif, setara, dan berkelanjutan.”