Kegiatan Bidang PPM

Pelaporan pelaksanaan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota telah diatur melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Sistem pelaporan untuk Kabupaten/ Kota adalah  Bupati/ Wali Kota menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Gubernur setiap 3 (tiga) bulan sekali. Pelaporan dilakukan melalui aplikasi […]

Menciptakan kehidupan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi semua penduduk bumi merupakan misis dari Sustainable  Development Goals (SDGs) atau yang lebih dikenal dengan pembangunan  berkelanjutan. Mendasar pada tujuh belas  tujuan dan 169 target yang merangkum rencana pembangunan untuk mencapai kesejahteraan global sebagai sebuah persetujuan internasional di bidang pembangunan, SDGs menggalakkan perjalanan menuju pembangunan yang berkelanjutan,mencakup

Bertempat di aula kantor Desa Kedunggudel Kecamatan Widodaren Tim Koordinasi Penanggulan Kemiskinan Daerah (TKPKD) bersama Dinas Sosial Kabupaten Ngawi mengikuti musyawarah desa khusus verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kegiatan tersebut merupakan inisiasi dari Desa Kedunggudel dalam rangka membangun DTKS yang lebih terbarukan. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Camat Widodaren Wibowo, S.P beserta

Dalam rangka mendukung usulan DAK Fisik Bidang Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI mengadakan rapat sosialisasi kebijakan dan menu DAK fisik bidang kesehatan tahun anggaran 2025 secara daring dengan mengundang Dinas Kesehatan, RSU, Puskesmas dan Bappeda Kabupaten/ Kota se-Indonesia melalui aplikasi zoom meeting, Senin (24/6/2024). Rapat ini membahas terkait Kebijakan DAK Fisik TA 2025 dalam mendukung RPJMN

Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Perekonomian menggelar kegiatan bimbingan teknis terkait tata kelola BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) kesehatan dan optimalisasi BLUD melalui aplikasi e-BLUD, Kamis-Jumat (13-14/6/2024) di Hotel Solia, Surakarta. Disampaikan oleh M. Guntur, A.S., S.IP narasumber dari Kementerian Dalam Negeri Dirjen Bina Keuangan Daerah, BLUD merupakan sistem yang diterapkan oleh

Berdasar hasil koordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi perihal evaluasi Sistem Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) tahun 2025 Bidang PPM Bappeda mengundang seluruh mitra yaitu seluruh Kecamatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Bappeda, Satpol PP,

Bappeda, PT. Bulog dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kab. Ngawi turun langsung ke lapangan guna memantau penyaluran bantuan pangan tahap dua di Desa Kyonten Kecamatan Kasreman, Desa Gemarang dan Pelangkidul Kecamatan Kedunggalar,Jumat (31/5/2024). Mereka bersama-sama  memastikan bantuan pangan beras yang diterima oleh penerima manfaat layak dan tepat sasaran. “Alhamdulillah sejauh inipenyaluran bantuan pangan beras

Sosialisasi Pemanfaatan Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK) bagi Perencanaan Pembangunan di Daerah dihadiri oleh Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN RI Bonivasius Prasetya Ichtiarto, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah IV Kementerian Dalam Negeri yang diwakili oleh Kasubdit Dalduk dan Keluarga Berencana Rezha Pranatam, Direktur Perencanaan Pengendalian Penduduk BKKBN RI Munawar Asikin, Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur

Memasuki hari kedua kegiatan Rapat Konsolidasi Intervensi Serentak Penurunan Stunting Tahun 2024 Regional 2, Selasa (21/5) 2024) menitik beratkan pada “10 PASTI” intervensi serentak pencegahan stunting. “10 PASTI” merupakan program panduan untuk mencapai target dalam pelaksanaan penurunan stunting. “10 PASTI” tersebut adalah: 1. Memastikan pendataan seluruh calon pengantin, ibu hamil dan balita yg ada di

Intervensi serentak pencegahan stunting merupakan aksi serentak bersama pencegahan stunting melalui pendataan, penimbangan, pengukuran, edukasi dan intervensi bagi seluruh ibu hamil dan balita secara berkelanjutan. Karenanya sangat penting adanya konvergensi di pusat dan daerah dalam pelaksanaannya.  Kepala Bappeda Kabupaten Ngawi Indah Kusumawardhani beserta seluruh kepala Bappeda, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak

Bappeda Kabupaten Ngawi diwakili Perencana Ahli Muda Bidang Pembangunan Manusia Ngurah Ayu Rianawati menghadiri Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Ngawi Tahun 2024 di Aula Gedung PKK, Jumat (17/5/2024). Dalam sambutan sekaligus paparan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dr. Nugrahaningrum, bahwa tahun ini Kabupaten Ngawi memasuki

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Ngawi bersama Pemerintah Kabupaten Ngawi yang diwakili beberapa kepala OPD terkait menyelenggarakan coffee morning dalam rangka pembinaan statistik sektoral di ruang pojok statistik Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Ngawi, Rabu (15/5/2024). Ngobrol santai sambil “ngopi pagi” yang dihadiri oleh Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko, Sekda Ngawi Moh. Sodiq Triwidiyanto

Bappeda provinsi Jawa Timur mengundang Bappeda dan Bagian Pemerintahan Kabupaten/Kota se Jatim dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2023 dan persiapan pelaporan SPM tahun 2024 di Hotel Neo Sidoarjo, Senin-Selasa (13-14/5/2024). Kabupaten Ngawi diwakili oleh Bappeda staf Bidang PPM dan Sub Bagian Tatanan Pemerintahan Setda Kabupaten Ngawi. Dalam sambutan Kepala Bappeda

SEPAKAT atau Sistem Perencanaan Pembangunan Berbasis Data Regsosek Terpadu aplikasi berbasis web untuk membantu proses perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi dalam rangka pengurangan kemiskinan secara cepat dan akurat di level Provinsi/ Kabupaten/ Kota hingga Desa/ Kelurahan. Banyaknya fitur yang ada di aplikasi tersebut seperti analisis kemiskinan, perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/

Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Ngawi yang diwakili Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) menerima kunjungan monev terpadu dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia terkait Bantuan Pangan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dan Komplementaritas Penerima Bantuan Pangan CPP di ruang Kabid PPM, Senin (29/4/2024). Monev terpadu tersebut bertujuan untuk mengkaji teknis

Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan rapat persiapan notifikasi pelaksanaan pelaporan Aksi HAM B04 Tahun 2024, pada April lalu. Rapat yang dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Erna Indrawati didampingi Perencana Ahli Muda Bidang Pembangunan Manusia Guruh Mardiantoro menyampaikan beberapa poin penting dalam pelaksanaan pelaporan aksi HAM B04 tahun

Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Ngawi yang diwakili Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) Erna Indrawati menerima kunjungan monev terpadu dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia terkait Bantuan Pangan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dan Komplementaritas Penerima Bantuan Pangan CPP di ruang Kabid PPM, Senin (29/4/2024). Monev terpadu tersebut bertujuan untuk