Bapperida Kabupaten Ngawi menerima kunjungan koordinasi dan monitoring evaluasi (monev) dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur pada Senin (21/9/2026). Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung implementasi Strategi Wajib Belajar (Wajar) 13 Tahun serta memastikan upaya peningkatan akses pendidikan berjalan secara terarah dan berkelanjutan.
Kunjungan tersebut diterima oleh Jabatan Fungsional Umum (JFU) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) Bapperida Kabupaten Ngawi. Kegiatan ini merupakan bagian dari Monitoring dan Evaluasi Implementasi Strategi Wajar 13 Tahun Tahun Anggaran 2026 yang dilaksanakan di seluruh 38 kabupaten/kota di Jawa Timur oleh Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Timur. Monitoring dan evaluasi ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan strategi Wajar 13 Tahun di daerah, sekaligus mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam pelaksanaannya, petugas menggunakan instrumen monev dengan sasaran responden pejabat yang menangani bidang perencanaan pendidikan.
Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Melalui kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun, pemerintah berupaya memperluas kesempatan bagi setiap anak untuk memperoleh pendidikan sesuai tahapan usianya, mulai dari pendidikan prasekolah hingga pendidikan menengah. Kebijakan ini diharapkan dapat memastikan keberlanjutan pendidikan anak serta mencegah terjadinya putus sekolah. Namun, implementasi Wajar 13 Tahun masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain pemerataan akses pendidikan, keberlanjutan peserta didik dalam menempuh pendidikan, serta perlunya penguatan koordinasi dan perencanaan lintas sektor. Oleh karena itu, monitoring dan evaluasi menjadi bagian penting untuk melihat perkembangan pelaksanaan kebijakan sekaligus merumuskan langkah perbaikan yang sesuai dengan kondisi daerah. Bagi Bapperida Kabupaten Ngawi, kegiatan ini menjadi sarana koordinasi dalam mendukung perencanaan pembangunan bidang pendidikan. Informasi dan hasil evaluasi yang diperoleh diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan pendidikan yang lebih tepat sasaran, sesuai kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan daerah. Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten, pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun diharapkan semakin optimal. Dengan demikian, semakin banyak anak di Kabupaten Ngawi yang memperoleh kesempatan untuk mengakses pendidikan secara berkelanjutan sebagai bekal membangun masa depan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. “Pendidikan yang berkelanjutan hari ini adalah fondasi bagi sumber daya manusia yang unggul di masa depan.”